PONTIANAK – PT Mayawana Persada mendapatkan validasi dari para pakar lingkungan atas parktik pengelolaan hutan yang dinilai mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi.

Validasi itu diberikan saat Diskusi panel dalam ajang Kick Off Program Result Based Payment (RBP) REDD+ GCF Kalimantan Barat, Kamis (29/1/2026).

Tiga penanggap utama dalam diskusi tersebut—BKSDA Kalbar, Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), dan Tropical Forest Foundation (TFF) memberikan catatan positif terhadap paparan data Mayawana Persada.

Direktur Eksekutif Tropical Forest Foundation (TFF), Dr. Hasbillah Hasbie, menyoroti keputusan bisnis Mayawana Persada yang tidak lazim namun patut dipuji. Ia membedah data plantable area (area yang boleh ditanami secara legal) milik perusahaan yang mencapai ±98.000 hektare.

"Sebagai perusahaan HTI, sebenarnya tidak salah kalau Mayawana Persada membuka semua arealnya karena legal. Tapi, Mayawana tidak melakukan itu," tegas Hasbillah.

Ia menekankan bahwa langkah perusahaan menyisihkan sekitar 38.000 hektare untuk konservasi adalah bukti nyata keseimbangan. "Perusahaan ini mengalokasikan areal produksinya untuk konservasi. Ini menunjukkan bahwa Mayawana Persada menjalankan keseimbangan antara kepentingan ekologis dengan kepentingan ekonomis," tambahnya.

Validasi senada datang dari CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), Dr. Jamartin Sihite. Sebagai tokoh kunci pelestarian orangutan, Jamartin menilai pendekatan Mayawana Persada terhadap satwa liar sangat progresif.

"Perusahaan HTI membicarakan konservasi Orangutan merupakan sesuatu yang menarik," ujarnya. Jamartin mengingatkan bahwa satwa liar tidak mengenal batas administratif. Orangutan bisa hidup di area konservasi resmi maupun melintas di area produksi.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan lanskap. "Kawasan konservasi tidak bisa berdiri sendiri. Koridor satwa sangat diperlukan agar 'lalu lintas satwa' tidak terfragmentasi," jelas Jamartin. Langkah Mayawana Persada membangun koridor di dalam konsesinya dinilai sejalan dengan prinsip konektivitas habitat tersebut.

Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar, Murlan Dameria Pane, menyoroti temuan survei biodiversitas yang dilakukan Mayawana Persada bersama akademisi. Ia menyebut angka populasi Orangutan yang terdata cukup signifikan.

"Angka ini akan bisa menjadi referensi para pihak," kata Murlan. Ia pun meminta Mayawana Persada segera berkoordinasi teknis dengan BKSDA.

"Kita analisis bersama temuan ini agar bisa menjadi pedoman populasi ke depan. Kami juga mendorong Mayawana melakukan kegiatan untuk kesejahteraan satwa liar lainnya yang terekam kamera jebak," pesannya.

Dukungan para ahli ini diperkuat dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Direktur Mayawana Persada, Iwan Budiman, yang berkomitmen menjaga lanskap Mendawak.

Forum ini membuktikan bahwa dengan data yang transparan, pengelolaan hutan produksi dapat berjalan beriringan dengan agenda konservasi global. (*)